11 Kepala Daerah Gugat UU Pilkada ke MK, Minta Pilkada Serentak Digelar Dua Tahap

PESANKU.CO.ID,MAKASSAR -- Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, bersama 10 kepala daerah lainnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Gugatan tersebut dilayangkan pada Senin, 29 Januari 2024.

Dalam gugatan tersebut, para kepala daerah meminta agar Pilkada serentak digelar dua tahap. Hal ini dikarenakan masa jabatan mereka yang belum berakhir akan terpotong jika Pilkada serentak digelar pada tahun 2024.

“Pilkada serentak yang digelar pada tahun 2024 akan merugikan kami, karena masa jabatan kami yang belum berakhir akan terpotong,” kata Danny Pomanto, saat ditemui di Balai Kota Makassar.

Para penggugat menilai bahwa Pasal 201 Ayat (7), (8), dan (9) UU Pilkada yang mengatur tentang Pilkada serentak pada tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. Pilkada tersebut akan diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, baik yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2024 maupun yang berakhir pada tahun 2025.(*)

Tags:

Elite author
I think all aspiring and professional writers out there will agree when I say that ‘We are never fully satisfied with our work. We always feel that we can do better and that our best piece is yet to be written’.
View all posts