PESANKU.CO.ID, SOPPENG — Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembang) RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 di Aula Kantor Gabungan Dinas, Jumat 11 April 2025 . Musrembang ini menjadi forum strategis awal dalam menyusun rencana pembangunan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
Dalam sambutannya, Bupati Suwardi menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2026 bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan tonggak penting untuk merumuskan arah dan prioritas pembangunan daerah yang partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.“Musrembang ini bukan seremonial, tetapi momentum menyatukan visi, misi, dan program unggulan daerah agar sejalan dengan arah pembangunan provinsi dan nasional,” tegasnya.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng menjelaskan bahwa Musrembang adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang bertujuan untuk menyelaraskan usulan dari desa dan kelurahan serta memperkuat integrasi dokumen perencanaan antara RKPD, RPJMD, dan program strategis daerah.
Ketua DPRD Soppeng, H. Andi Muhammad Farid, S.Sos, turut menegaskan pentingnya mengakomodasi aspirasi masyarakat hasil reses dalam perumusan RKPD. Menurutnya, suara warga harus menjadi bahan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif dan pro-rakyat. “Reses adalah jembatan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Suara mereka harus menjadi arah kebijakan kita,” katanya.
Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Dr. dr. M. Ishaq Iskandar, dalam sambutan tertulisnya menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis pada data akurat, kolaborasi lintas sektor, dan harmonisasi dengan RPJMD Provinsi serta program nasional. “Keterpaduan program pusat, provinsi, dan kabupaten sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berdaya saing dan merata,” ungkapnya.
Musrembang RKPD 2026 Kabupaten Soppeng ini dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng, para anggota DPRD, Pj. Sekda, kepala SKPD, camat, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, LSM, serta BUMN dan BUMD. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan semangat kolaborasi untuk menyusun perencanaan pembangunan yang inklusif dan aspiratif.(Adv)
