PESANKU.CO.ID, WAJO --"Jangan sampai uang rakyat bocor gara-gara kita nggak paham aturan baru!"
Kalimat tegas Bupati Wajo H. Andi Rosman ini mengawali Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa 2025 yang dibuka di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Sabtu (24/5).
Acara yang berlangsung dua hari ini tidak hanya diikuti jajaran Pemkab Wajo, tapi juga mengundang rekan-rekan dari Kabupaten Pinrang dan Soppeng - bukti serius Bupati Rosman dalam memerangi praktik tidak transparan di pengadaan pemerintah.
Latar belakang penyelenggaraan bimtek ini adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Aturan baru yang kompleks ini membuat banyak pejabat daerah kebingungan.
"Kita nggak boleh pakai dalih 'nggak tahu aturan' untuk membenarkan kesalahan dalam pengadaan. Perpres baru ini justru peluang kita untuk sistem yang lebih bersih," tegas Bupati Rosman di hadapan puluhan peserta bimtek.
Menurut Bupati, penyesuaian terhadap regulasi baru ini mutlak diperlukan untuk memperkuat sistem pengadaan yang efisien, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Yang menarik dari bimtek kali ini adalah pendekatan komprehensifnya. Tidak hanya Kepala OPD, tapi juga Camat, Kabag, Lurah, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan PPPTK (Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa) diikutsertakan.
"Ini strategi upgrade massal. Semua lini harus paham, karena pengadaan barang jasa itu menyentuh semua sektor pembangunan," jelas salah seorang peserta dari OPD Kesehatan.
Untuk memastikan kualitas materi, Pemkab Wajo menghadirkan narasumber berkaliber nasional: Ir. Muhammad Alvian Amri, CCMS., CGCAE dari Lembaga Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) Sulawesi Selatan.
Bupati Rosman menekankan bahwa transparansi bukan sekadar slogan, tapi kebutuhan mendesak untuk mempertahankan kepercayaan publik.
"Rakyat makin pintar, makin kritis. Mereka tahu berapa harga material di pasaran. Kalau kita main-main dalam pengadaan, langsung ketahuan," ujar Bupati.
Dengan sistem pengadaan yang bersih, Bupati yakin efisiensi APBD akan meningkat drastis. "Uang yang biasanya 'menguap' bisa dialokasikan untuk program-program prioritas lainnya," tambahnya.
Kehadiran perwakilan dari Kabupaten Pinrang dan Soppeng menunjukkan komitmen bersama dalam wilayah Ajatappareng untuk menciptakan sistem pengadaan yang bersih.
Meski tidak disebutkan eksplisit, bimtek ini tampaknya juga disiapkan menghadapi pemeriksaan BPK. Dengan sistem pengadaan yang rapi dan sesuai regulasi, diharapkan temuan-temuan BPK bisa diminimalisir.
"Kita nggak mau lagi dengar istilah 'temuan BPK' di Kabupaten Wajo. Target kita: zero temuan," tutup Bupati Rosman dengan penuh optimisme.
Bimtek yang berlangsung hingga Minggu (25/5) ini diharapkan menjadi titik balik menuju tata kelola pengadaan yang lebih professional dan berintegritas di wilayah Ajatappareng.
